PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI

DEFINISI

Dalam keberlangsungan setiap kegiatan berorganisasi, pasti akan menemui sebuah situasi dimana harus dilakukannya sebuah atau lebih suatu pengambilan keputusan. Menurut para ahli, pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan antara berbagai alternatif (Shull, Delbecq, & Cummings, 1970).

Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara berbagai alternatif. Untuk dapat mengambil keputusan dengan baik, ada rangkaian proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan. Berikut adalah langkah yang bijaksana untuk dilakukan sebelum mengambil keputusan berdasarkan pada konsep pengambilan keputusan itu sendiri (Gunadarma, 2009).

Pengambilan keputusan merupakan salah satu peranan manajer yang disebut peranan decisional (Winardi,1990). Sedangkan organisasi adalah wadah bagi beroprasinya manajemen. (Anzizhan,Syarafuddin.Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. grasindo).

Pertama Pengambilan keputusan adalah inti dari manajemen dalam organisasi, yaitu hal yang dilakukan oleh ketua dalam suatu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mengambil suatu tindakan atau pilihan yang harus dilakukan yang akan menghasilkan keputusan untuk kebaikan bersama (stephen P.Robbins: manajemen). Yang kedua, Terry, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih ( tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu diantara alternatif-alternatif yang dimungkinkan).

            Menurut Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

            Dari ketiga pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Masalahnya telebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada.

JENIS - JENIS KEPUTUSAN ORGANISASI

1.      Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi

            Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

2.      Pengambilan Keputusan Rasional

        Keputusan yang bersifat rasional  berkaitan dengan daya guna. Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

3.   Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta

           Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikinan, data harus diolah lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

4.   Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman

       Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip penhambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih sama kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecaha masalah.

5.   Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang

        Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang (authority) yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.            POSISI/KEDUDUKAN

Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi/kedudukan seseorang dapat dilihat dalam hal berikut:

·         Letak posisi

Dalam hal ini apakah is sebagai pembuat keputusan (decision maker),penentu keputusan (decision taker) ataukah staf (staffer).  

·         Tingkatan posisi

Dalam hal ini apakah sebagai strategi, policy, peraturan, organisasional, operasional, teknis.

2.            MASALAH

Masalah atau problem adalah apa yang menjadi peng-halang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan daripada apa yang diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan.

3.            SITUASI

Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Faktor-faktor itu dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:

·         Faktor-faktor yang konstan (C), yaitu faktor-faktor yang sifatnya tidak berubah-ubah atau tetap keadaanya.

·         Faktor-faktor yang tidak konstan, atau variabel (V), yaitu faktor-faktor yang sifatnya selalu berubah-ubah, tidak tetap keadaannya.

4.            KONDISI

Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya ber-buat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.

Implikasi Manajerial

Dalam kamus besar bahasa Indonesia implikasi mempunya arti yaitu akibat.kata implikasi sendiri dapat merujuk ke beberapa aspek salah satu aspek yang akan saya bahas kali ini implikasi manajerial. Dalam manajemen sendiri terdapat 2 implikasi yaitu :

1.  Implikasi prosedural meliputi tata cara analisis, pilihan representasi, perencanaan kerja dan formulasi kebijakan

2.      Implikasi kebijakan meliputi sifat substantif, perkiraan ke depan dan perumusan tindakan.

Jadi implikasi manajerial memiliki arti Proses Pengambilan Keputusan Partisipatif Dalam Organisasi manajerial yang baik.

Teori Managerial Grid

Teori dikemukakan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Mouton yang membedakan dua dimensi dalam kepemimpinan, yaitu “concern for people” dan “concern for production”. Pada dasarnya teori managerial grid ini mengenal lima gaya kepemimpinan yang didasarkan atas dua aspek tersebut, yaitu :

1.      Improvised artinya pemimpin menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan tugas tertentu dan hal ini dianggap cukup untuk mempertahankan organisasi.

2.  Country Club artinya kepemimpinann didasarkan kepada hubungan informal antara individu artinya perhatian akan kebutuhan individu dengan persahabatan dan menimbulkan suasana organisasi dan tempo kerja yang nyaman dan ramah.

3.   Team yaitu kepemimpinan yang didasarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada hasil kerja sejumlah individu yang penuh dengan pengabdian dan komitmen. Tekanan untama terletak pada kepemimpinan kelompok yang satu sama lain saling memerlukan. Dasar dari kepemimpinan kelompok ini adalah kepercayaan dan penghargaan.

4.      Task artinya pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai factor utama keberhasilan organisasi. Penampilan terletak pada penampilan individu dalam organisasi.

5.      Midle Road artinya kepemimpinan yang menekankan pada tingkat keseimbangan antara tugas dan hubungan manusiawi , dengan kata lain kinerja organisasi yang mencukupi dimungkinkan melalui penyeimbangan kebutuhan untuk bekerja dengan memelihara moral individu pada tingkat yang memuaskan.

Komunikasi Organisasi

Dalam system komunikasi organisasi, partisipatif telah menggunakan komunikasi dua arah, yaitu system atau pola komunikasi yang akan menghasilkan umpan balik secara langsung dari komunikan untuk dijadikan evaluasi. Pemimpin akan sering berkomunikasi dengan bawahan dalam merumuskan hal-hal yang dapat dirumuskan dengan bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa komuniksai harus berfungsi juga sebagai persuatif dan regulative. Kepemimpinan situasional memungkinkan seorang pemimpin melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Untuk komunikasi satu arah seperti Telling, mengharuskan pemimpin untuk lebih banyak mengarahkan, hal ini dilakukan agar tugas yang dilaksanakan sesuai dengan alur atau tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi satu arah akan mengalami kesulitan dalam menerima umpan balik sebagai evaluasi bagi organisasi. Terkadang dengan komunikasi satu arah, kondisi kerja akan terasa kaku karena bersifat formal.

Dalam kepemimpinan situsional yang dikembangkan menjadi empat bagian, membutuhkan komunikasi karena pada dasarnya kepemimpinan mempengaruhi orang. Dalam kepemimpinn ini, Delegating dengan tugas dan perilaku yang rendah menjdi aspek yang paling disukai apabila bawahan memiliki tingkat kesiapan yang tinggi, karena ada kebebasan dan kepercayaan dari pemimpin untuk berpartisipasi.

Daftar pustaka:

http://fitriharsono.blogspot.com/2013/05/pengambilan-keputusan-dalam-organisasi.html

Universitas Gunadarma, 2009. Proses Organisasi

Anzizhan,Syarafuddin.Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan. Grasindo

P.Robbins, Stephen & Mary Coulter. 2005. Management, eight edition. Erlangga: Jakarta

http://dimasihsanprasetyo.blogspot.com/2013/05/implikasi-manajerial.html

Analisis Perkembangan IT pada Pemerintahan

Analisis Perkembangan IT pada Pemerintahan

E-Government
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to Customer (G2C), Government to Business (G2B), serta Government-to Government (G2G).

Keuntungan yang paling diharapkan dari E-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Dampak Positif dan Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

* G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

* G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,

* G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.

Dampak Positif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan

Beberapa dampak positif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.
   Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi hal baru dan upaya peningkatan kinerja serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good govermance).
5. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-oleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
6. Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia disetiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan meruyaknya kekhawatiran yang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua resiko; diberhentikan (retrenchment) atau menjadi pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak (soft compentencies) dan keterampilan kerja serta mengintegrasikan diri kedalam struktur informasi yang baru.
7. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat “pengotomasi proses” yang diharapkan dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual dibanding sebagai alat yang dapat mengurangi birokrasi.
8. Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk penyusunan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang mempermudah pengumpulan informasi dibanding sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak luar seperti publik atau instansi lain.
9. Dalam konteks keterbukaan (transparansi) internal, teknologi informasi masih dianggap sebagai sarana penyedia akses dibanding sebagai sareana penyediaan informasi yang lebih spesifik seperti latar belakang suatu kebijakan misalnya.
10. Dalam konteks pelaksanaan suatu kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan dibanding sebagai sarana untuk membantu proses monitoring.
11. Dalam konteks peningkatan kualitas suatu kebi akan teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber informasi dan data dibanding sarana yang dapat menciptakan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
12. Timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang didalamnya termasuk juga bidang politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan serta gaya hidup mereka sudah tidak banyak berbeda dengan kelas menengah di negara-negera Barat. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar.

13. Proses Regenerasi Kepemimpinan. Sudah jarang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Nafas kebebasan dan persamaan semakin kental.

14. Di bidang Politik Internasional, juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang Teknologi Komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang Teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut.
15. Teknologi Informasi dan Komunikasi membawa transformasi lengkap terhadap pemerintah.
16. Sektor TIK memberikan kontribusi untuk pendapatan pemerintah dalam dua cara.
    Pemerintah memperoleh pendapatan ketika mereka menjual lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga memperoleh pendapatan dari pajak dan pembayaran biaya lisensi tahunan.
17. Sektor TIK menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang sangat besar bagi pemerintah. Negara-negara dimana basis pajak terbatas Indeveloping, pendapatan ini merupakan bagian penting dari keseluruhan pendapatan pemerintah.
18. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah membentuk program ICT4PR (Information and Communication Technology for Proverty Reduction) yaitu membangun pusat-pusat teknologi informasi dan komunikasi khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter.
19. Pegawai pemerintahan terbantu melaksanakan tugas dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkap para koruptor yang merugikan Negara dengan memanfaatkan telepon seluler para koruptor. Telepon seluler koruptor ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga KPK bisa mengetahui perbuatan korupsi para koruptor.
20. Polisi berhasil menangkap para penjahat dengan menggunakan alat teknologi informasi, yaitu dengan pemasangan kamera CCTV.
21. Pemerintah di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki akses ke informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan dan membuat komitmen untuk memperbaiki kondisi. Mampu memperoleh informasi dari luar akhirnya membantu dalam perbaikan nasib rakyat mereka.
22. Di negara-negara yang tidak memiliki akses internet dan sistem komputerisasi, teknologi informasi pasti bisa menjadi lebih hemat. Memperkaya kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi modern seperti database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, dan komputer untuk mengaktifkan kemampuan warga dalam bersaing untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah dapat menjadi lebih dekat dengan rakyatnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu untuk membuat hidup mereka lebih baik.

Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Pemerintahan

 

Beberapa dampak negatif dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang pemerintahan, antara lain:

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
2. Biaya
   Walaupun politik dalam pemerintahan yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.
3. Jangkauan akses. Harus diakui tidak semua orang melek terhadap teknologi. Bagi warga yang berada jauh di pedalaman akan susah untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang politik di Indonesia.

4. Transparansi.
   Pada beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negara sendiri. Alasannya karena yang menulis berita itu adalah negara dan penerbitnya adalah negara. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi.
5. Privasi.
   Sebuah badan politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warganya. Jika negara terus meminta informasi maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Ini akhirnya menjadi dilema, di sisi yang satu data dari masyarakat dihimpun untuk mengembangkan kegiatan negara namun di sisi yang lain negara pun harus menjunjung tinggi hak privasi warganya.
6. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan.
7. Terorisme yang semakin merajalela.
8. Kurangnya privacy suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat –alat pendeteksi.
9. Seringnya terjadi kasus saling menghujat antar golongan.
10. Mudahnya penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik.
11. Pemerintah bukan pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah segala sesuatunya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan kebutuhan pelatihan staf. Hal ini juga menyebabkan lebih tidak efisien sebagai sistem baru yang membingungkan dengan situasi yang lama dan kacau.

12. Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dari warga negara dan keamanan data negara tertentu. Karena semua informasi menjadi digital dan tersedia bagi siapa saja yang ingin untuk melihatnya, dapat terjadi pelanggaran keamanan yang tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal mengenai informasi pelanggan yang bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menarik orang yang terbaik dalam TI di lapangan sebagai karyawan. Sekali lagi, mereka cenderung bereaksi setelah fakta daripada proaktif.
13. Transparansi.
    Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini mempengaruhi kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan atau masuk ke sekolah yang sangat baik, juga dapat mempengaruhi pemerintah. Percakapan, tindakan, keputusan dan motif yang sedang dimainkan di internet dalam email, situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Para pejabat pemerintah dan karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.

Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi dunia terhadap pengembangan teknologi.
Menurut B.J. Habiebie (1983: 14) ada delapan wahana transformasi yang menjadi prioritas pengembangan teknologi, terutama teknologi industri, yaitu
(1) pesawat terbang,
(2) maritim dan perkapalan,
(3) alat transportasi,
(4) elektronika dan komunikasi,
(5) energi,
(6) rekayasa ,
(7) alat-alat dan mesin-mesin pertanian, dan
(8) pertahanan dan keamanan. 

Solusi untuk Mengatasi Dampak Negatif Teknologi Informasi dalam Pemerintahan

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi di era globalisasi ini, juga menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit jumlahnya. Solusi untuk mengatasi dampak negatif itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1.      Menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya pembentukan cybar task forte yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dalam penerapan teknologi informasi di instansi pemerintah.

2.      Menghindari penggunaan telepon seluler berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penakaian ponsel.

3.      Mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Analisis untung ruginya pemakaian.

4.      Tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran, misalnya kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak, tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan.

5.      Menggunakan software yang dirancangkhususuntukmelindungi ‘kesehatan’ anak. Misalnyasaja program nany chip atau parents lock yang dapatmemproteksianakdenganmenguncisegalaakses yang berbauseksdankekerasan.

6.      Pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru, memberikan pengajaran-pengajaran etika dalam ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika.

7.      Televisi:

a.       Mewaspadai muatan pornografi, kekerasan dan tayangan mistis.

b.      Menghindari penempatan TV pribadi didalam kamar.

c.       Memperhatikan batasan umur penonton pada film yang telah di tayangkan.

d.      Mengaktifkan penggunaan fasilitas parental lock pada TV kabel dan satelit.

8.      Tindakan yang bisa dilakukan pemerintah:

a.       Menciptakan dan mengesahkan UU tentang hak cipta.

b.      Menyaring informasi yang masuk ke negaranya.

c.       Menciptakan dan mengesahkan UU APP.

d.      Membuat software yang mampu memproteksi situs-situs porno di internet.

e.       Menciptakan dan mengesahkan undang-undang penyiaran.

 

Sumber refernsi :

- https://blingjamong.wordpress.com/2013/11/18/1-1dampak-positif-dan-negatif-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-bidang-pendidikan-pemerintah-dan-ekonomi/ 

-         http://richoareviant.blogspot.co.id/2012/06/perkembangan-teknologi-informasi.html

- http://381992gilangmatematika.blogspot.co.id/2012/12/makalah-dampak-negatif-teknologi.html

- Effendi, Ridwan,dkk. 2007. Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar. Bandung: Prenada

Media Grup